1. Informasi Umum

Peru merupakan salah satu negara di Amerika Selatan dengan populasi sebesar 33,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 7.906,6 pada tahun 2023. Indonesia dan Peru memiliki perjanjian kerjasama perdagangan yang tertuang pada Indonesia - Peru CEPA yang telah masuk pada tahap akhir dengan target selesai pada Triwulan I Tahun 2025. 

Sebagai eksportir kopi terbesar di dunia, Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Peru dimana Peru berada pada posisi ke-15 dengan nilai USD 1,1 milyar dan Indonesia berada pada posisi ke-7 dengan nilai USD 1,6 milyar pada tahun 2024. Namun demikian, Indonesia masih memiliki peluang untuk ekspor kopi ke Peru karena trend impor kopi Peru mengalami peningkatan sebesar 20% selama periode tahun 2020 - 2024.

Peru sebagai anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mematuhi standar Codex Alimentarius untuk mengatur keamanan pangan dan aspek lain dari produksi dan perdagangan pangan, termasuk produk kopi. Regulasi pelabelan dan pengemasan juga harus dipatuhi, termasuk informasi nutrisi, negara asal, dan tanggal produksi/kedaluwarsa, yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan melindungi konsumen. Eksportir kopi Indonesia perlu memastikan biji kopi memenuhi standar mutu fisik dan sensorik yang ditetapkan, serta kesesuaian dengan sertifikasi keberlanjutan yang mungkin diminta oleh importir Peru

1. Informasi Umum

Peru merupakan salah satu negara di Amerika Selatan dengan populasi sebesar 33,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 7.906,6 pada tahun 2023. Indonesia dan Peru memiliki perjanjian kerjasama perdagangan yang tertuang pada Indonesia - Peru CEPA yang telah masuk pada tahap akhir dengan target selesai pada Triwulan I Tahun 2025. 

Produk kulit beserta turunannya terdiri atas produk alas kaki pada HS 6403, HS 6404, HS 6405 dan leather goods pada HS 42. Tercatat total ekspor produk alas kaki  dari kulit sebesar USD 50,39 ribu, sedangkan dari leathers good sebanyak USD 286,448 ribu.

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang baru ditandatangani antara Indonesia dan Peru diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan ini. Perjanjian ini mencakup alas kaki yang terbuat dari karet, plastik, atau kulit sebagai komoditas utama yang akan mendapatkan pengurangan atau bahkan penghapusan tarif, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan volume impor di masa mendatang. Kementerian Perdagangan telah mengumumkan bahwa 90,68 persen, atau sekitar 7.257 kategori barang Indonesia, kini dapat masuk ke Peru bebas tarif berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (CEPA).

Perjanjian dagang baru antara Indonesia dan Peru memberikan landasan yang kuat bagi eksportir Indonesia untuk memasuki dan memperluas kehadirannya di pasar kulit dan produk kulit Peru. Dengan memahami dan mematuhi peraturan impor yang berlaku, pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan permintaan yang terus meningkat di pasar Amerika Latin yang menjanjikan ini. Untuk memanfaatkan peluang ini, eksportir Indonesia harus memahami persyaratan dan peraturan pasar yang spesifik seperti Pelabelan dan Standar Teknis; Kualitas dan Sertifikasi; dan regulasi CITES, untuk kulit yang berasal dari spesies yang terdaftar dalam CITES. Peru sebagai negara anggota Komunitas Andes (Andean Community (Comunidad Andina - CAN) bersama negara lainnya yaitu Bolivia, Kolombia, dan Ekuador telah mengadopsi Regulasi Teknis Komunitas Andes, termasuk salah satunya yaitu regulasi persyaratan pelabelan produk dari kulit - Andean Community Resolution No. 2107.

Regulasi teknis dan persyaratan mutu produk kulit di Peru ditetapkan oleh Instituto Nacional de Calidad (INACAL) melalui penerapan Normas Técnicas Peruanas (NTP) yang mengacu pada standar internasional seperti ISO, serta diawasi penerapannya oleh otoritas perdagangan dan lingkungan setempat. Produk kulit, baik berupa bahan mentah, setengah jadi, maupun barang jadi seperti sepatu atau tas, wajib memenuhi ketentuan ketahanan fisik, kekuatan tarik, ketebalan, warna, dan daya tahan terhadap gesekan serta kelembapan, sekaligus harus bebas dari zat berbahaya seperti kromium heksavalen, formaldehida, dan pewarna azo. Selain itu, produk kulit yang dipasarkan di Peru harus mematuhi aturan labeling dalam bahasa Spanyol yang mencantumkan jenis kulit, asal produk, serta informasi produsen, untuk menjamin transparansi bagi konsumen.

1. Informasi Umum

Peru merupakan salah satu negara di Amerika Selatan dengan populasi sebesar 33,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 7.906,6 pada tahun 2023. Indonesia dan Peru memiliki perjanjian kerjasama perdagangan yang tertuang pada Indonesia - Peru CEPA yang telah masuk pada tahap akhir dengan target selesai pada Tahun 2025.

Peru merupakan negara pengimpor utama berbagai produk plastik.  Nilai impor produk plastik Peru pada Tahun 2024 sekitar USD 2.5 miliar dengan produk impor utama yaitu Polymers of ethylene, in primary forms (HS Code 3901), Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms (HS Code 3902) dan Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, . . . (HS Code 3907), Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms (HS Code 3904) dan Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular plastiks, not reinforced, laminated, . . . (HS Code 3920). Mengingat kebutuhan plastik di Peru cukup tinggi, Indonesia memiliki peluang ekspor produk plastik ke Peru. Saat ini, pangsa pasar produk plastik Indonesia di Peru sekitar 0.1% dengan nilai ekspor sebesar USD 2.350 pada Tahun 2024. Indonesia dapat mengoptimalkan peluang ekspor produk plastik ke Peru dengan mempertimbangkan impor plastik Peru yang diprediksi terus meningkat sekitar USD 2,8 miliar pada Tahun 2028 dan juga adanya perjanjian kerjasama Peru – Indonesia yang memberikan pintu terbuka untuk ekspor produk plastik.

Peru memiliki regulasi ketat untuk mengendalikan penggunaan plastik, khususnya plastik sekali pakai yang diterapkan melalui Undang-Undang, regulasi teknis, dan standar nasional. Aturan ini mencakup larangan, kewajiban penggunaan bahan daur ulang, pelabelan, persyaratan teknis, pengujian, sistem registrasi bagi pelaku usaha plastik dan sertifikasi produk. Aturan tersebut disusun dalam rangka mendorong transisi menuju ekonomi sirkular dan perlindungan lingkungan.

1. Informasi Umum

Tunisia merupakan salah satu negara di Afrika dengan populasi sebesar 12,2 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 3.977,7 pada tahun 2023. Indonesia dan Tunisia sedang dalam proses menuntaskan perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) pada tahun 2024. Perjanjian ini diharapkan dapat membuka akses pasar lebih luas bagi produk ekspor Indonesia, termasuk produk hasil hutan yang tercakup dalam HS Chapter 44 (Wood and articles of wood; wood charcoal). Tunisia sebagai negara dengan sumber daya hutan yang terbatas mengandalkan impor kayu dan produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk konstruksi maupun industri kerajinan.

Ekspor produk kayu Indonesia ke Tunisia nilainya masih sangat kecil sekitar USD 26.000 dibanding nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. Pada 2023 Impor Tunisia dari Indonesia mencapai USD. 122,17 juta pada tahun 2023, menurut database perdagangan internasional COMTRADE PBB. (Tunisia Imports from Indonesia 1991-2023 Historical)., sedangkan Tunisia impor kayu dari Indonesia, termasuk artikel kayu pada tahun 2011-2023 sekitar USD.151.600. Komoditas hasil hutan Indonesia yang memiliki potensi ekspor ke Tunisia meliputi kerajinan kayu dan papan/panel kayu. Produk kerajinan kayu seperti hiasan dinding, alat dapur, kap lampu, dan peralatan makan berbahan kayu sangat diminati pasar Tunisia karena tren "eco-living" dan permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Selain itu papan kayu, plywood, dan panel kayu olahan juga dibutuhkan di Tunisia untuk menunjang sektor konstruksi bangunan, mengingat sebagian besar wilayah Tunisia merupakan gurun dan pegunungan berbatu yang minim sumber kayu lokal. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan pasar di Tunisia, terutama jika produk kayu yang diekspor telah memenuhi standar keberlanjutan dan sertifikasi internasional.

Regulasi teknis dan persyaratan kualitas Tunisia untuk produk kehutanan utamanya diawasi oleh Institut Nasional Standardisasi dan Kekayaan Industri (INNORPI), yang menetapkan standar nasional (Norma Tunisia - TN) dan mengoordinasikan sertifikasi. Untuk perdagangan internasional, kepatuhan terhadap Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitasi (ISPM 15) sangat penting bagi bahan kemasan kayu guna mencegah penyebaran hama, yang memerlukan perlakuan dan penandaan khusus.

1. Informasi Umum

Tunisia merupakan salah satu negara di Afrika dengan populasi sebesar 12,2 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 3.977,7 pada tahun 2023. Indonesia dan Tunisia memiliki perjanjian kerja sama perdagangan yang tertuang pada Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) yang saat ini sedang dalam tahap perundingan (2024).

Pangan olahan adalah istilah yang mencakup beragam produk, mulai dari bayam yang dicuci dan dikemas hingga makanan beku kemasan. Pada dasarnya, makanan olahan adalah makanan apa pun yang telah diubah dari bentuk aslinya. Tingkat pemrosesan dapat sangat bervariasi, dan istilah ini sering digunakan dengan makna yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebingungan. Untuk mengatasi hal ini, banyak ahli gizi dan organisasi kesehatan menggunakan sistem klasifikasi berjenjang, dengan sistem klasifikasi NOVA yang paling dikenal luas.

Pangan olahan secara garis besar ditetapkan pada Bagian IV World Customs Organization. Bab berikut umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan pangan olahan, yaitu Bab 16: Olahan daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; Bab  17: Gula dan kembang gula; Bab 19: Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk pembuat kue; Bab 20: Olahan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan atau bagian-bagian tanaman lainnya; dan Bab 21: Berbagai olahan makanan. Berikut adalah data nilai impor Tunisia dari seluruh negara pada 2024 untuk produk dengan kode HS: Bab 16: Olahan daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya sebesar USD1,8 Juta; Bab  17: Gula dan kembang gula sebesar USD. 169,21 Juta; Bab 19: Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk pembuat kue.sebesar USD. 25,37Juta; Bab 20: Olahan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan atau bagian-bagian tanaman lainnya sebesar USD 18,49 Juta; serta Bab 21: Berbagai olahan makanan sebesar USD. 53,54 Juta. 

Terdapat peluang signifikan bagi eksportir Indonesia untuk mengekspor makanan olahan ke Tunisia. Potensi ini didorong oleh kombinasi permintaan pasar, nilai-nilai budaya yang sama, dan negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung. Berikut beberapa peluang,  permintaan pasar dan demografi, dengan jenis produk antara lain Ikan dan Makanan Laut (seafood) Olahan, Pangan Olahan Halal, Sereal dan Turunannya. Tantangan yang harus dipertimbangkan antara lain terkait dengan regulasi yang ketat tentang keamanan pangan, mutu dan pelabelan yang mengacu pada regulasi Uni Eropa, kewajiban lisensi impor untuk produk pangan olahan serta persaingan. Indonesia harus bersaing dengan negara lain diantaranya Tiongkok, United Arab Emirates, Maroko, Spanyol, Aljazair, India, Brazil, Guatemala, Mesir, Prancis, Swirtzerland, Belanda, Jerman, Lebanon, Turki, Yunani, dan Austria

Hal penting lainnya adalah mematuhi persyaratan wajib pelabelan yang memuat informasi dalam bahasa Arab dan Prancis tentang negara asal produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa sera metoda penyimpanan. Khusus pangan olahan asal hewan, produk harus di proses di tempat yang bersertifikasi dan secara reguler diaudit serta bersertifikasi halal. Sertifikat halal merupakan persyaratan komersial yang krusial untuk memasuki pasar karena tingginya permintaan konsumen. Meskipun bukan aturan resmi pemerintah untuk setiap produk makanan, sertifikat halal seringkali diwajibkan oleh importir untuk memenuhi ekspektasi pasar Tunisia yang mayoritas penduduknya Muslim.

1.   Informasi Umum

Tunisia merupakan salah satu negara di Afrika dengan populasi sebesar 12,2 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 3.977,7 pada tahun 2023. 

Indonesia dan Tunisia memiliki perjanjian kerja sama perdagangan yang tertuang pada Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) yang saat ini sedang dalam tahap perundingan (2024).

Ekspor Indonesia untuk produk kimia organik (HS 29) ke Tunisia sebesar USD 11 ribu  pada Tahun 2024 dengan produk ekspor utama yaitu diazo-, azo- dan azoxy-compounds. Indonesia menempati posisi ke-28 sebagai negara asal impor terbesar untuk komoditas ini di Tunisia pada tahun 2023 dengan nilai sebesar USD 642 ribu.

Dalam rangka monitoring impor dan penggunaan bahan kimia, Tunisia telah meratifikasi konvensi Rotterdam. Selain itu, Tunisia juga telah meratifikasi konvensi Basel untuk mengendalikan pergerakan limbah kimia berbahaya dan meratifikasi konvensi Stockholm untuk polutan organik persisten. Tujuan ratifikasi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan kimia berbahaya dan limbah kimia.

1. Informasi Umum

Peru merupakan salah satu negara di Amerika Selatan dengan populasi sebesar 33,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 7.906,6 pada tahun 2023.

Indonesia dan Peru memiliki perjanjian kerjasama perdagangan yang tertuang pada Indonesia - Peru CEPA yang telah masuk pada tahap akhir dengan target selesai pada Triwulan I Tahun 2025.  Berdasarkan nilai ekspor utama Indonesia ke Peru ,

Pada tahun 2024, alas kaki (HS 64) adalah komoditi ekspor utama ke-2 dari Indonesia ke Peru dengan nilai sebesar USD 50,4 juta yang didominasi oleh alas kaki berbahan atas kain (HS 6404), alas kaki berbahan atas kulit (HS 6403), dan alas kaki berbahan atas karet atau plastik (HS 6402). Sementara itu alas kaki merupakan salah satu komoditi potensial di Peru dengan total nilai impor mencapai USD 673,8 Juta dan Indonesia merupakan negara asal impor ke-3 terbesar untuk alas kaki setelah Tiongkok dan Vietnam.

Peru sebagai negara anggota Komunitas Andes (Andean Community (Comunidad Andina - CAN) bersama negara lainnya yaitu Bolivia, Kolombia, dan Ekuador telah mengadopsi Regulasi Teknis Komunitas Andes, termasuk salah satunya yaitu regulasi persyaratan Pelabelan Alas Kaki - Andean Community Resolution No. 2107.

1. Informasi Umum

Peru merupakan salah satu negara di Amerika Selatan dengan populasi sebesar 33,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 7.906,6 pada tahun 2023. Indonesia dan Peru memiliki perjanjian kerjasama perdagangan yang tertuang pada Indonesia - Peru CEPA yang telah masuk pada tahap akhir dengan target selesai pada Tahun 2025.

Nilai total impor produk karet (kode HS 40) Peru dari berbagai negara pada tahun 2024 menunjukkan nilai sebanyak  USD 55 juta. Dengan nilai ekspor dari Indonesia ke Peru sebesar USD 7,49 juta yaitu 13,6% dari nilai impor Peru, maka Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk karet. Produk karet yang paling banyak diekspor ke Peru diantaranya karet alam untuk kode HS 4001 dan juga produk karet dari kode HS 4010, 4011, dan 4016.

Peru memiliki regulasi produk karet diatur oleh kombinasi standar nasional, regulasi untuk keamanan produk, dan kepatuhan terhadap pedoman internasional. Pengaturan ini memastikan kualitas, keamanan, dan kelestarian lingkungan produk karet, termasuk ban, alas kaki, barang industri, dan barang-barang berbasis karet lainnya.