Ekspor Produk Jasa Profesi ke Tunisia

1. Informasi Umum

Tunisia merupakan salah satu negara di Afrika bagian Utara dengan populasi sebesar 12,8 juta jiwa dan GDP per kapita sebesar USD 4.350,4 pada tahun 2024. Indonesia dan Tunisia sedang dalam proses menuntaskan perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) pada tahun 2024 namun sektor jasa belum tercakup kedalam perjanjian tersebut.

Secara garis besar, regulasi Tunisia menekankan prinsip proteksi tenaga kerja nasional namun tetap membuka peluang bagi pekerja asing dengan keterampilan khusus yang belum tersedia secara memadai di dalam negeri. Tunisia menghadapi tantangan di pasar tenaga kerja, dimana tingkat pengangguran di Tunisia mencapai sebesar 16% pada Triwulan ke-3 tahun 2024. Namun, potensi pekerja asing untuk memberikan jasa nya di Tunisia masih cukup tinggi mengingat Tunisia menghadapi kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan spesifik, yaitu tenaga kerja dengan keahlian khusus di sektor teknologi, keahlian teknis khusus, manufaktur, dan jasa profesional spesifik.

Setiap  warga negara asing yang ingin bekerja dengan imbalan di Tunisia diwajibkan memiliki kontrak kerja dengan pemberi kerja lokal serta kartu izin tinggal yang memuat keterangan “diizinkan untuk melakukan kegiatan dengan imbalan di Tunisia”. Kedua dokumen ini bersifat wajib, dan ketidakpatuhan dapat berakibat serius, termasuk denda berat, deportasi, hingga tuntutan pidana bagi pekerja maupun pemberi kerja. Kontrak kerja harus mendapat persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan, yang hanya akan diberikan jika terbukti tidak ada tenaga kerja Tunisia dengan kualifikasi setara. Untuk kategori pekerjaan tertentu, pekerja asing dapat mengajukan sertifikat “non-submission to work contract” sebagai pengganti otorisasi formal, dengan kekuatan hukum yang setara. Untuk profesi tertentu, seperti dokter, dokter gigi, atau tenaga medis profesional, dibutuhkan juga pengakuan kualifikasi dari kementerian terkait sebelum dapat bekerja.

2. Undang-Undang

a. Code du Travail (Labour codes) 1966

Code du Travail Tunisia adalah kode atau kitab Undang-Undang ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum utama untuk mengatur hubungan kerja di Tunisia. Dokumen hukum ini setara dengan Undang-Undang nasional dan disahkan oleh parlemen Tunisia. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman umum bagi pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja. Amandemen terakhir dari Code du Travail telah dilakukan pada tahun 2025.

Secara garis besar, Code du Travail menetapkan aturan tentang hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, tata cara perekrutan, kontrak kerja, upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Selain itu, kode ini juga mengatur peran serikat pekerja, perundingan kolektif, serta perlindungan hak-hak dasar pekerja sesuai standar internasional.

Ketentuan terkait pekerja asing diatur secara spesifik dalam Buku VII Code du Travail. Poin pentingnya mencakup kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki kontrak kerja resmi serta izin kerja yang disahkan oleh otoritas Tunisia. Perekrutan tenaga kerja asing juga diatur dengan prinsip prioritas kepada tenaga kerja lokal, sehingga izin bekerja bagi tenaga asing diberikan hanya jika kompetensi tersebut tidak tersedia di pasar tenaga kerja domestik. Pemberi kerja diwajibkan untuk melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan mematuhi prosedur administrasi yang berlaku.

 b. Law No. 9-2025 Labor Code Reform  

Labor Code Reform adalah reformasi legislatif besar yang merombak undang-undang ketenagakerjaan (Labor Code) negara secara signifikan, ditetapkan pada Mei 2025, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan mengatur praktik kontraktual.

c. Loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 68-7 merupakan fondasi hukum utama yang khusus mengatur status hukum keimigrasian bagi warga asing di Tunisia. Secara garis besar, aspek utama yang diatur dalam UU ini diantaranya mewajibkan setiap warga negara asing (WNA) yang masuk ke Tunisia untuk memiliki paspor atau dokumen perjalanan yang masih berlaku yang menjamin pemegangnya dapat kembali ke negara asal. WNA yang akan bekerja di Tunisia juga wajib memiliki kontrak kerja yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku serta memperoleh izin resmi dari otoritas yang berwenang. Tanpa izin tersebut, mereka dilarang melakukan pekerjaan atau kegiatan berbayar di wilayah Tunisia. Pekerja asing yang tidak memiliki izin kerja yang sah dapat dikenai sanksi berupa deportasi, denda, hingga tuntutan pidana

3. Regulasi

a.   Décret n° 2009-2139 on Establishment of National Qualifications Framework of Tunisia

Décret n° 2009-2139 tanggal 8 Juli 2009 adalah peraturan pemerintah Tunisia yang menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional (Classification Nationale des Qualifications/CNQ). Kerangka ini mengklasifikasikan seluruh sertifikat dan ijazah pendidikan serta pelatihan ke dalam 7 tingkat kualifikasi dan 6 deskriptor berbasis hasil pembelajaran (learning outcomes), mencakup aspek kompleksitas, otonomi, tanggung jawab, adaptabilitas, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Décret ini mewajibkan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik publik maupun swasta, untuk menyesuaikan programnya dengan standar ini, membentuk komisi khusus untuk pengawasan implementasi, dan memperbarui ketentuan lama demi meningkatkan keterbacaan kompetensi, kualitas pendidikan, serta kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja.

Classification Nationale des Qualifications (CNQ)

CNQ adalah kerangka nasional yang mengklasifikasikan dan menyetarakan seluruh kualifikasi pendidikan dan pelatihan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, vokasi, hingga perguruan tinggi. CNQ berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan keterkaitan antara sistem pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan pasar tenaga kerja. CNQ menetapkan level-level kualifikasi berdasarkan kompetensi, hasil pembelajaran (learning outcomes), dan persyaratan masuk atau keluar di setiap jenjang, sehingga memudahkan mobilitas tenaga kerja, pengakuan kompetensi, dan penyetaraan diploma, termasuk diploma luar negeri.

CNQ Tunisia secara resmi terdiri dari 7 level, mulai dari kompetensi paling dasar (Level 1) hingga tingkat profesional dan penelitian tinggi (Level 7), dengan setiap level dijabarkan melalui enam indikator kompetensi berbasis hasil pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, kompleksitas, otonomi, tanggung jawab, dan adaptabilitas). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keterhubungan antar sistem pendidikan, pelatihan, serta pasar kerja, sekaligus mempermudah mobilitas akademik dan profesional.

b. Regulasi terkait pengakuan kompetensi pekerja asing di Tunisia

Pengakuan atas kualifikasi atau kompetensi pekerja asing (baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi) Di Tunisia,dilakukan melalui mekanisme equivalence atau penyetaraan. Proses ini diatur secara hukum melalui beberapa regulasi dari kementerian teknis, yaitu:

• Décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres de l’enseignement supérieur

Peraturan ini mengatur tentang pengakuan atas kualifikasi diploma dan gelar pendidikan tinggi baik yang diperoleh di dalam maupun luar negeri. Kriteria Teknis dan prosedur penyetaraan diatur melalui Arrêté du ministre de l’Enseignement Supérieur du 28 mars 2002, modifiant et complétant l’arrêté du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l’équivalence est accordée aux diplômes et titres.

Mekanisme Penyetaraan Gelar Asing

Proses ini dilakukan oleh Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)  berikut:

(i)  Proses Administratif

• Pemegang diploma asing harus mengajukan permohonan equivalence.
• Melampirkan dokumen persyarata yang dibutuhkan (Salinan ijazah asli dan terjemahan resmi dalam bahasa Prancis/Arab, Transkrip nilai dan rincian program studi,  Bukti akreditasi universitas asal, dan Paspor atau bukti identitas).

(ii) Kriteria Penilaian

• Lama studi, kurikulum, dan jenjang pendidikan dibandingkan dengan standar nasional Tunisia.
• Diploma harus diakui oleh negara pemberi ijazah.
• Beberapa program studi profesional (kedokteran, teknik, hukum) dapat memerlukan ujian tambahan atau program adaptasi.

(iii) Hasil Penetapan

• Setelah dinilai, kementerian menerbitkan Attestation d’Équivalence (sertifikat penyetaraan).
• Dokumen ini diperlukan untuk (Melanjutkan studi di Tunisia,  Pendaftaran profesi (dokter, insinyur, guru, dsb.) atau Persyaratan kerja di sektor publik)

Dalam proses pengakuan gelar, MESRS juga berkoordinasi dengan melibatkan:

• Commissions Sectorielles d’Équivalence des Diplômes berdasarkan bidang/disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, teknik, medis, dan lain-lain.
• Ordonnance No. 79 tanggal 27 September 2010 berperan sebagai  dasar hukum yang mengatur pengakuan untuk kualifikasi vokasional asing. MEFP mengatur pengakuan untuk kualifikasi vokasional asing, yang dievaluasi berdasar Klasifikasi nasional pekerjaan dan CNQ.

d. Decree No. 68-198 implementasi Undang-undang Imigrasi (Law No. 68-7)

Decree ini secara khusus mengatur prosedur dan ketentuan masuk dan tinggal warga negara asing di Tunisia.

• Menetapkan bahwa semua orang asing harus memiliki paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan, kecuali dikecualikan oleh perjanjian internasional, visa transit atau visa masuk untuk memasuki Tunisia.
• Merinci persyaratan untuk memperoleh izin tinggal (carte de séjour) untuk masa tinggal melebihi tiga bulan.
• Menjelaskan kewajiban penduduk asing, seperti persyaratan untuk melaporkan perubahan alamat kepada polisi atau Garda Nasional.

Ketentuan lainnya seperti pengecualian khusus dari persyaratan visa, seperti untuk orang asing yang transit melalui udara yang tidak meninggalkan bandara atau mereka yang berada di atas kapal yang hanya singgah di pelabuhan Tunisia

e. Prosedur Izin Kerja Tenaga Kerja Asing

Prosedur yang terkait dengan izin kerja tenaga asing yaitu:

• Perusahaan/Instansi di Tunisia melakukan pengajuan Permohonan Tenaga Asing dengan membuktikan tidak ada tenaga lokal yang memenuhi syarat. Dokumen yang dibutuhkan adalah draft kontrak kerja, CV, dan ijazah/sertifikasi tenaga kerja asing.
• Evaluasi oleh Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) dimana dilakukan Labour Market Test untuk konfirmasi kebutuhan tenaga asing. Pemeriksaan kesesuaian kualifikasi dengan CNQ dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
• Persetujuan Teknis dan Sektoral dimana untuk sektor tertentu (kesehatan, pendidikan, teknik), kementerian pembina sektor melakukan verifikasi dan mengeluarkan surat rekomendasi teknis.
• Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Autorisation de Travail (izin kerja) dan Carte de Séjour (izin tinggal) yang mencantumkan hak bekerja.
• Pekerja asing wajib melakukan registrasi ke ANETI (job database) dan perusahaan melapor ke Inspeksi Ketenagakerjaan
• Perpanjangan/Pembaharuan izin berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang.

5. Lembaga Berwenang

a. Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP)

MEFP atau Kementerian Pelatihan Profesional dan Ketenagakerjaan Tunisia merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan Pengembangan pelatihan vokasi dan keterampilan.

Terkait tenaga kerja asing  Peran MEFP dalam pengaturan tenaga kerja asing MEFP melakukan (Labour Market Test/ konfirmasi kebutuhan tenaga asing dan Pemeriksaan kesesuaian kualifikasi dengan CNQ) untuk Rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk izin kerja.

• Alamat: 10 Boulevard Ouled Haffouz 1002 Tunis
• Website: http://www.emploi.gov.tn/

b. Ministère de l’Intérieur           

Kementerian Dalam Negeri Tunisia adalah lembaga pemerintah yang menangani urusan keamanan dan ketertiban umum, pengawasan perbatasan, serta administrasi penduduk dan kewarganegaraan. Lembaga ini memiliki kewenangan terkait imigrasi, izin tinggal, dan pengawasan keberadaan warga negara asing di Tunisia.

Dalam konteks tenaga kerja asing, kementerian ini memiliki fungsi Penerbitan Izin Tinggal dan Izin Kerja, Kontrol dan Pengawasan Keberadaan Orang Asing, serta bekerjasama dengan kementerian teknis dalam memverifikasi kualifikasi tenaga asing di sektor-sektor strategis.

• Alamat: 17 Ave Habib Bourguiba, Tunis, Tunisia
• No. Telepon: +216 71 333 000
• Website: https://www.interieur.gov.tn/fr/

c. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

Kementerian ini mengelola seluruh kebijakan pendidikan tinggi, universitas, penelitian ilmiah, dan inovasi teknologi di Tunisia. MESRS berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia dan mendukung daya saing negara melalui pendidikan dan riset.

Terkait pekerja asing, MESRS memiliki peran penting dalam memverifikasi kualifikasi tenaga asing di sektor pendidikan dan riset dalam hal evaluasi dan pengakuan Kualifikasi Ijazah tenaga asing sesuai dengan CNQ Tunisia, memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penerbitan izin kerja dan izin tinggal dan memfasilitasi proses rekrutmen tenaga ahli asing untuk universitas dan pusat penelitian.

• Alamat: 50 Ave Mohamed V, Tunis 1002 1002, Tunisia
• No. Telepon: +216 71 833 200
• Website: https://www.mes.tn/

d. Ministère de la Santé

Kementerian Kesehatan Tunisia merupakan regulator di sektor kesehatan, menetapkan standar profesional, dan memastikan seluruh kegiatan medis mematuhi ketentuan hukum dan etika.

Dalam konteks tenaga medis asing (dokter, perawat, tenaga teknis kesehatan), Kementerian ini berperan dalam melakukan Validasi Kualifikasi Medis Asing, Persetujuan Teknis Praktik Medis, Registrasi Profesi dan Pengawasan dan Kepatuhan

• Alamat: Rue Jebel lakdhar, Tunis, Tunisia
• Website: https://santetunisie.rns.tn/fr/

e. Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie (CNOM)

CNOM adalah organisasi profesi kedokteran resmi di Tunisia yang berwenang mengatur dan mengawasi praktik kedokteran, menjaga standar etika dan profesionalisme melalui Code de Déontologie Médicale, serta memberikan registrasi dan izin praktik bagi seluruh dokter di negara tersebut. Selain itu, CNOM juga berperan sebagai penghubung antara tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat, dengan bekerja sama dengan kementerian kesehatan, pendidikan tinggi, dan kementerian dalam negeri untuk memastikan standar praktik medis tetap terjaga. Terkait dokter asing, CNOM berperan dalam proses pendaftaran, Validasi Kompetensi, Penerapan Kode Etik Medis Tunisia dan Izin Praktik Sementara.

• Alamat: 2092 Rue Malaga, Tunis, Tunisia
• No. Telepon: +216 71 881 275
• Website: https://www.ordre-medecins.org.tn/

6. Informasi Lainnya

• WTO World Bank I-TIP Services
• National Qualifications Framework – Tunisia  
• OECD Economic Surveys: Tunisia 2022

Diterbitkan pada  Aug 2025